Narasiriau.id-BANGKINANG KOTA — Aprizal Khan, SE selaku penasehat Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kabupaten Kampar mengungkapkan seusai melaksanakan sholat Magrib, Kamis (16/10/2025), ia membaca sebuah berita dari salah satu media bold dengan judul mencolok: “Sekda Kampar Hambali Kritik Terbuka Kebijakan Bupati Ahmad Yuzar: Banyak yang Cacat Hukum.”
Selesai membaca, ia ulangi lagi, bahkan berkali-kali. Dalam hati ia mencoba memahami: apa sebenarnya tujuan dari pemberitaan itu? Apakah bentuk kekesalan seorang Sekda yang juga mantan Jabatan Bupati terhadap pimpinan saat ini? Ataukah ia benar-benar ingin memberi nasihat dan peringatan karena menilai ada kebijakan yang salah? Atau mungkin, berita itu lahir dari rasa kecewa karena dirinya sudah tak lagi diperhitungkan dalam lingkar kekuasaan?
Apa pun alasannya, ia pribadi berharap berita seperti itu tidak perlu muncul di ruang publik. Sebab, pemberitaan bernuansa konflik elite hanya menjadi konsumsi negatif bagi masyarakat yang tengah berjuang di tengah situasi ekonomi sulit saat ini.
Kini, masyarakat tidak lagi membutuhkan berita tentang ketidakharmonisan antar pejabat. Yang mereka perlukan adalah program nyata, langkah konkret, dan hasil kerja yang dapat dirasakan langsung — bukan sekadar wacana atau pertikaian politik.
Bagi rakyat kecil, siapa pun pejabatnya bukanlah persoalan utama. Yang terpenting adalah kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan dan kemajuan daerah.
Berita itu membuat saya berpikir tentang posisi Sekretaris Daerah (Sekda) dalam pemerintahan. Dalam pemerintahan sastra, Sekda adalah pembantu utama kepala daerah dalam menjalankan roda birokrasi. Ia berperan sebagai penasehat profesional bagi bupati, memastikan setiap kebijakan sejalan dengan aturan hukum, serta menjaga agar aparatur tetap netral dan fokus melayani publik.
Jika memang terdapat kebijakan yang keliru, Sekda memiliki ruang untuk memberi nasihat dengan cara yang elegan dan prosedural — bukan di ruang publik.
Beberapa langkah bijak yang bisa dilakukan, misalnya:
Menjelaskan potensi dampak negatif kebijakan terhadap masyarakat.
Menunjukkan dasar hukum yang mungkin dilanggar.
Menyarankan kebijakan alternatif yang lebih berpihak kepada rakyat.
Sikap profesional ini sejalan dengan tugas Sekda sebagai penyeimbang dan pengontrol birokrasi. Ia dapat melaksanakan pelaksanaan kebijakan yang dinilai bermasalah sampai dilakukan peninjauan ulang, selama memiliki dasar hukum yang kuat.
Jika saran tidak lagi diindahkan, mekanisme resmi tetap tersedia — seperti melapor ke Inspektorat Daerah, Gubernur, atau Kementerian Dalam Negeri. Langkah seperti ini jauh lebih etis dan menjaga birokrasi marwah.
Dalam situasi apa pun, seorang Sekda seharusnya mampu menjadi teladan dalam etika komunikasi dan keteguhan prinsip. Jabatan bukan alat untuk mempertahankan pengaruh pribadi, tetapi amanah untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas pemerintahan.
Jika memang merasa sudah tidak sejalan, Sekda tentu memiliki hak untuk mundur dengan cara yang terhormat. Namun komunikasi hal itu ke ruang publik sama saja membuka celah provokasi dan menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Ia yakin, Bang Hambali — sebagai pejabat senior — memahami bahwa tidak banyak manfaatnya bagi masyarakat dari polemik semacam itu.
Kepada Bupati Kampar, Bang Ahmad Yuzar, ia juga berharap agar mampu menyikapi hal ini dengan arif dan bijaksana. Jadikan pemberitaan itu sebagai bahan evaluasi, bukan emosi. Kepemimpinan yang kuat diukur bukan dari cara memberikan pujian, melainkan dari keteguhan dalam menanggapi kritik.
Semoga kepemimpinan Ahmad Yuzar–Misharti dengan tagline “Kampar di Hati” benar-benar membawa perubahan nyata bagi masyarakat. Pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan, pemerintahan yang bersih, dan pelayanan yang transparan adalah harapan kita bersama.
“Ketegasan dan kebijaksanaan adalah dua hal yang paling diharapkan dari kepemimpinan Ahmad Yuzar–Misharti,” ucapnya dalam hati, penuh keyakinan bahwa Kampar akan terus melangkah menuju ke arah yang lebih baik.***
Posting Komentar